Pemerintah Jaga Sentimen Positif Pemulihan Ekonomi, Perkuat Implementasi dan Sinergi Kebijakan Ekonomi

Jakarta, – Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung dari tahun 2020 lalu menimbulkan tekanan dan efek di semua sektor, baik secara global maupun domestik. Namun, tahun 2021 diprediksi akan mengalami perbaikan dengan akselerasi vaksinasi Covid-19 yang dilakukan hampir di semua negara. Beragam indikator global menunjukkan optimisme perbaikan ekonomi di tahun 2021, antara lain harga komoditas, aliran modal ke Emerging Market, dan perdagangan internasional yang meningkat, serta volatilitas pasar keuangan yang terkendali. IMF WEO merevisi ke atas proyeksi PDB ekonomi global menjadi 5,5 persen pada tahun 2021 dan 4,2 persen pada tahun 2022, bersumber dari implementasi vaksin dan dukungan stimulus tambahan kebijakan fiskal dan moneter. Namun, di tengah sentimen positif vaksin, outlook PDB Global dihadapkan pada risiko ketidakpastian berupa gelombang baru dan penemuan varian baru virus penyebab Covid-19.

Di sisi domestik, tekanan ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang paling moderat, di mana daya tahan ekonomi Indonesia didukung pengelolaan fiskal yang tetap prudent. Dengan defisit yang relatif rendah, Indonesia tetap mampu menjadi salah satu negara dengan daya tahan pertumbuhan ekonomi cukup baik di antara kelompok G20 dan ASEAN. Berlanjutnya fase pemulihan perekonomian Indonesia tercermin dari tingkat pertumbuhan PDB Triwulan IV-2020 sebesar -2,19% (yoy), naik dari dua triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi -5,32% pada Triwulan II dan -3,49% pada Triwulan III. Secara keseluruhan, kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun 2020, kontraksi pertumbuhan ekonomi dapat terjaga pada -2,07% (yoy). Pemulihan ekonomi domestik diharapkan terus berlanjut, tahun 2021 diproyeksikan tumbuh 5,0 persen (kisaran 4,5 – 5,3 persen).

Mengawali tahun 2021, ekonomi Indonesia terus bergerak maju, meski beberapa indikator bergerak bervariasi. Pemerintah terus berupaya mengendalikan pandemi dengan menyeimbangkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan aktivitas ekonomi agar kesehatan masyarakat terjaga dan ekonomi tetap bergerak. Selain itu, upaya percepatan vaksinasi yang telah dimulai Pemerintah sejak Januari 2021 serta penerapan 3M, 3T dan PPKM Mikro, diharapkan semakin menambah optimisme, seiring ekspektasi konsumen yang masih berada pada level optimis dan inflasi yang terjaga.

“Pemulihan ekonomi dengan berbagai respon kebijakan pemerintah yang luar biasa tahun 2020 akan terus diupayakan dan dipelihara atau di akselerasi, dengan menggunakan berbagai instrumen yang ada. Tentu ini, sangat berkaitan dengan pengendalian Covid-19, maka kebijakan PPKM maupun 3M dan 3T diharapkan akan terus bisa secara efektif mengendalikan dan mengatasi penyebaran Covid-19 termasuk upaya vaksinasi,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa Bulan Februari.

Sinergi antarlembaga Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda), terus dijalankan untuk memastikan bahwa setiap program prioritas Pemerintah dapat terlaksana dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Peran aktif masyarakat juga terus didorong, agar Indonesia dapat segera keluar dari tekanan akibat pandemi Covid-19. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi Februari 2021.

Ekonomi Indonesia Menunjukkan Perbaikan di bulan Januari

Mulai dilaksanakannya program vaksinasi menambah optimisme, namun demikian beberapa indikator ekonomi bergerak secara bervariasi. Pada bulan Januari, PMI Manufaktur Indonesia melanjutkan tren ekspansinya di level 52,2, naik dari 51,3 pada Desember 2020. Peningkatan kinerja tersebut didorong oleh ekspansi yang solid dan menunjukkan pemulihan permintaan. Sejalan dengan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur, neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2021 mencatat surplus dan mencapai USD1,96 miliar didukung oleh pertumbuhan ekspor yang lebih kuat, utamanya peningkatan ekspor minyak goreng kelapa sawit dan biji kakao. Konsumsi rumah tangga diperkirakan terus menguat, seiring peran penting program perlindungan sosial dalam memberikan bantalan bagi kelompok berpenghasilan rendah dan rentan. Sementara itu, indikator konsumsi listrik Januari 2021 tumbuh positif, utamanya pada kelompok rumah tangga yang tumbuh 22,4 persen (yoy). Konsumsi listrik kelompok industri juga membaik, tumbuh 2,1 persen (mtm) sejalan dengan peningkatan PMI Manufaktur.

APBN 2020 telah bekerja keras menahan dampak pandemi Covid-19, sebagai instrumen countercyclical APBN berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam di tahun 2020. Kerja keras APBN akan berlanjut di 2021 untuk melanjutkan perannya sebagai alat pendorong pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal dan APBN 2021 yang disusun secara ekspansif dan konsolidatif digunakan secara optimal. Percepatan program vaksinasi yang mulai berjalan diharapkan mampu menekan penularan dan mengembalikan konfiden masyarakat untuk kembali menghidupkan aktivitas ekonomi. Di samping itu, implementasi reformasi struktral seperti penerbitan aturan turunan UU Ciptaker dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) berpotensi mendorong peningkatan ease of doing business, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat investasi pada periode pemulihan perekonomian.

APBN Menjadi Motor Penggerak Utama Perekonomian

Realisasi per Januari 2021 cukup terjaga, sebagai akselerasi untuk mendukung kelanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan vaksinasi tahap I. Realisasi pendapatan negara cukup baik, tercapai sebesar Rp100,1 triliun, didorong peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai akibat penerapan kebijakan tarif cukai dan peningkatan ekspor seiring peningkatan harga komoditas. Penerimaan perpajakan bulan Januari 2021 tercapai sebesar Rp81,0 triliun atau 5,6 persen target APBN 2021, terdiri dari realisasi penerimaan pajak sebesar Rp68,45 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp12,5 triliun.

Meski masih terkontraksi, penerimaan pajak menunjukkan perbaikan secara konsisten sejak Triwulan III tahun 2020. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, insentif perpajakan masih dimanfaatkan sehingga restitusi tumbuh positif dan terkendali. Penerimaan neto mayoritas sektor usaha membaik, terutama disebabkan peningkatan PMI yang telah berada di zona ekspansif serta harga komoditas yang mulai pulih. Perbaikan kinerja sektor industri sejalan dengan peningkatan PMI dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN). Perbaikan lainnya terlihat di sektor perdagangan akibat peningkatan penjualan kendaran bermotor (mtm), sedangkan perbaikan pada jasa keuangan didorong oleh perbaikan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Selain itu, perbaikan juga terlihat di sektor transportasi dan pergudangan yang didukung oleh aktivitas logistik yang membaik akibat peningkatan PPh Final atas sewa. Sektor pertambangan serta informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan positif, utamanya karena peningkatan harga batubara dan mineral serta restitusi yang menurun, serta peningkatan kebutuhan masyarakat di era new normal utamanya untuk Study From Home dan Work From Home.

Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 31 Januari 2021 mencapai Rp12,50 triliun atau 5,82 persen target APBN 2021, tumbuh signifikan hingga 175,34 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang realisasi cukai dan bea keluar yang tumbuh tinggi, realisasi cukai tumbuh signifikan sebesar 495,18 persen (yoy), atau mencapai Rp19,8 triliun, terutama dipengaruhi peningkatan produksi rokok dan implementasi PMK 57/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai. Selain itu, pertumbuhan BK secara signifikan mencapai Rp1,11 triliun atau tumbuh 923,38 persen (yoy), didorong peningkatan produksi dan tembaga serta harga Crude Palm Oil (CPO) yang masih relatif tinggi. Sementara itu, realisasi bea masuk tercapai sebesar Rp2,30 triliun atau tumbuh negatif 20,70 persen akibat pelemahan kinerja impor.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi periode bulan Januari 2021 mencapai Rp19,1 triliun atau 6,4 persen target APBN 2021, tumbuh negatif 2,9 persen (yoy). Meski sedikit terkontraksi, namun untuk penerimaan non-migas, Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dan PNBP Lainnya mencatat pertumbuhan positif. Ke depannya, PNBP Migas diharapkan dapat tumbuh positif seiring peningkatan harga minyak.

APBN sebagai instrumen countercyclical selalu diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Realisasi belanja negara per Januari 2021 lebih tinggi dari tahun 2020, menunjukkan awal yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan akhir Januari 2021, realisasi belanja negara tercapai sebesar Rp145,8 triliun, atau 5,3 persen target APBN 2021 terutama didorong belanja modal, bansos, dan PEN. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per 31 Januari 2021 mencapai Rp94,7 triliun, atau 4,8 persen target APBN 2021, lebih tinggi 32,4 persen dari periode yang sama tahun lalu.

“Yang paling penting di dalam APBN Bulan Januari adalah sisi belanja APBN karena APBN instrumen fiskal yang melakukan akselerasi pemulihan, dan terlihat di dalam belanjanya, semuanya positive growth dibandingkan Januari tahun lalu,” tambah Menkeu.

 Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh 55,6 persen, didorong peningkatan belanja modal dan bansos yang signifikan. Realisasi belanja modal per Januari 2021 mencapai Rp11,9 triliun, tumbuh 539,4 persen (yoy), utamanya berasal dari belanja modal untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan KemenPUPR serta belanja modal peralatan dan mesin untuk Polri. Selain itu, belanja bansos tumbuh 51,4 persen dari penyaluran bansos tunai dan percepatan pencairan kartu sembako bulan Februari di Januari. Selanjutnya, belanja non-K/L tumbuh 14,8 persen terutama digunakan untuk belanja pensiun/jaminan kesehatan ASN dan subsidi energi.

Sementara itu, realiasi Transfer Ke Daerah dan Dana desa (TKDD) sampai akhir Januari 2021 mencapai Rp51,1 triliun, atau 6,4 persen target APBN 2021, tumbuh negatif 25,3 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pagu Dana Alokasi Umum (DAU) di TA 2021 dan belum lengkapnya persyaratan penyaluran yang dipenuhi oleh Pemda. Namun di sisi lain, terdapat peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba, Panas Bumi, dan Perikanan yang disalurkan pada bulan Januari, serta penigkatan realisasi dana desa akibat akselerasi permohonan penyaluran BLT Desa di Januari.

Program PEN 2021 Difokuskan untuk Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Penciptaan Lapangan Kerja.

Salah satu kebijakan extraordinary yang dikeluarkan Pemerintah dalam menghadapi kejadian extraordinary akibat pandemi Covid-19 adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN bertujuan untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp695,2 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu. Alokasi tersebut didistribusikan ke berbagai sektor, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan Pemda, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan pemberian insentif usaha.

Program PEN tetap dilanjutkan pada tahun 2021 dengan peningkatan alokasi hingga mencapai Rp699,43 triliun. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19, khususnya melalui penyediaan vaksinasi, mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong kinerja dunia usaha. Alokasi tersebut terbagi ke dalam 5 sektor, antara lain: sektor kesehatan sebanyak Rp176,30 triliun, perlindungan sosial sebanyak Rp157,41 triliun, program prioritas sebanyak Rp125,06 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebanyak Rp186,81 triliun, dan pemberian insentif usaha sebesar Rp53,86 triliun.

Pembiayaan Anggaran Bersifat Dinamis

APBN 2021 diharapkan dapat tetap terjaga dengan target defisit anggaran sebesar 5,7 persen PDB, seiring berlanjutnya upaya penanganan Covid-19 dan PEN. Defisit yang lebih kecil dari tahun 2020 merupakan sinyal kebijakan konsolidasi yang mulai dilakukan Pemerintah. Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan akhir Januari 2021 mencapai Rp165,9 triliun atau 16,5 persen target APBN 2021. Pembiayaan anggaran yang bersifat dinamis, menampung kebutuhan tambahan pembiayaan pengeluaran dan perubahan sumber pembiayaan anggaran sebagai antisipasi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Penyesuaian pembiayaan anggaran antara lain yaitu penggunaan Silpa, pemanfaatan pembiayaan lunak (termasuk untuk pembiayaan vaksin), tambahan pembiayaan investasi, dan tambahan kewajiban penjaminan. Dengan penyesuaian pembiayaan tersebut, diharapkan dapat menurunkan tekanan pada pasar SBN dan mengendalikan biaya utang. Sementara itu, pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) dilakukan secara terencana, terukur dan pruden, serta dikaitkan dengan pencapaian output dan outcomenya.

Selanjutnya, di awal tahun Pemerintah berhasil menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua mata uang asing, yaitu US-Dollar dan Euro masing-masing sebesar USD4,2 miliar untuk tenor 10 tahun, USD1,25 miliar untuk 30 tahun, dan USD500 juta untuk 50 tahun, sedangkan untuk denominasi EUR sebesar EUR1 miliar untuk tenor 12 tahun. Hal yang menggembirakan adalah, semua seri penerbitan kali ini mencatatkan rekor dengan perolehan suku bunga terendah sepanjang sejarah. Selain itu, hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri ORI019 yang ditawarkan sejak bulan Januari lalu cukup baik. Meskipun di masa pandemi, ORI019 masih menjadi investasi yang diminati dan sukses mencatat rekor baru penerbitan SBN Ritel secara online, baik dari sisi nominal, jumlah total investor, maupun jumlah investor baru yang didominasi oleh generasi milenial. ORI019 juga tercatat sebagai penerbitan dengan kupon terendah sepanjang penerbitan SBN Ritel tradable. Seluruh hasil penerbitan Global Bonds maupun ORI019 digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2021, termasuk untuk program penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sumber Informasi : 08/KLI/2021 Humas Kemenekeu RI