Revolusi Digital, Keniscayaan Dongkrak PAD di Madiun

Saat pembukaan acara Focus Group Discussion Bappeda Pemkab Madiun bersama Tim MSI

KARANGANYAR- Persolan kurangnya kesadaran warga bayar pajak, minimnya  pendapatan asli daerah (PAD) dan tingginya potensi loss potential pajak menjadi bahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD)  yang diinisiasi Bappeda Pemkab Madiun bersama Mas’ud Said Institute (MSI) di Hotel Nava, Tawangmangu, Karanganyar, 25 Oktober lalu. 

Dalam acara tersebut, Bappeda Pemkab Madiun menghadirkan tim  nara sumber dari tim MSI. Di antaranya Prof. Mas’ud Said (pembina MSI), PhD, Boedi Prijo Soeprajitno, SH MSi (mantan Kepala Bapeda Pemprov Jatim), Dr. Wilopo (dosen FIA UB) dengan moderator Abdul Muntholib (direktur MSI).  

Selama 2020 ini, Pemkab Madiun merasa terkena”pukulan” berat dalam mendongkrak PAD. Beragam cara sepertinya sudah mengalami jalan buntu untuk menaikkannnya. Namun, PAD berkutat di angka itu-itu saja. Sekitar Rp 188 Miliar. Padahal sebenarnya, kalau dilihat secara lebih detail, masih ada banyak potensi yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi PAD. 

Hanya problemnya beragam. Mulai dari kurangnya petugas pemungut pajak, kesadaran warga bayar pajak yang minim serta regulasi, baik perda maupun perbup kurang mendukung. Apalagi sejak ada pandemi, beban itu kian berat lagi. Karena itu, Bappeda Pemkab Madiun merasa perlu ada forum untuk mendapatkan solusi atau trik-trik demi meningkatkan PAD di era pandemi tersebut. ”Maka, kami berharap dengan FGD ini bisa mengerucutkan kemandirian daerah dengan PAD yang besar,” harap wakil dari Bappeda Pemkab Madiun, Ir. Ndaru.

Sesi foto bersama Bappeda Pemkab Madiun bersama Tim MSI

Salah satu faktor yang sempat diungkapkan tim Bappeda di forum tersebut masih adanya dugaan kebocoran setoran dari pajak dan retribusi. Artinya setelah dihitung dari potensi yang besar, ternyata tidak sebanding dengan setoran ke Bapenda. Belum diketahui apa penyebabnya, namun itu harus segera dicari solusinya.

Menanggapi sejumlah persoalan tersebut, Dr. Wilopo menyampaikan ibarat sebuah pohon, PAD itu adalah buahnya. Namun saat ini pohonnya sedang sakit, sehingga tidak berbuah. Salah satu solusi jitu mendongkrak PAD di era pandemi dan setelahnya adalah revolusi digital. Cara ini selain efektif, murah, cepat dan memudahkan wajib pajak. Karena bisa jadi, selama ini wajib pajak enggan membayar pajaknya karena merasa ribet.  ”Ini ada ekosistem digital yang harus ditangkap sebagai sebuah peluang untuk mendongkrak PAD,” saran Wilopo.

Ekosistem digital ini, imbuh Ketua RCCP Universitas Brawijaya ini, merupakan model baru. Yakni sebuah platform digital yang menawarkan ”pasar online” untuk menjadi tempat transaksi antara petani dengan pembeli secara langsung. Tidak ada rantai terlalu panjang. Sehingga petani, peternak bisa mendapatkan harga maksimal. Dari situ, maka akan ada pajak yang bisa ditarik untuk menjadi sumber PAD.  ”Termasuk ada peluang menarik pajak dari e-commerce, gofood, dan bisnis online lain,” tandas Wilopo.

Tak hanya itu, penggunakan mesin digital, demi mendongkrak PAD juga sudah tidak bisa terelakkan. Misalkan saja dalam pembayaran pajak, juga harus memakai digital. Semua perangkat sudah harus menyatu dalam sistem di Bapenda dan bank yang ditunjuk. Sehingga potensi adanya kebocoran menjadi jauh lebih kecil. ”Misalkan saja pembayaran pajak atau retribusi di pasar-pasar pakai mesin EDC. Jadi ada kartu seperti ATM yang digesek di mesin EDC itu. Tidak ada pembayaran pajak/ retribusi secara tunai,” imbuh Boedi Priyo Soeprajitno dalam paparannya. (tim msi)